Senin, 04 Januari 2010

Realita di Balik Pencabutan Subsidi Bbm

Oleh : Ahmad Farabi*

Baru-baru ini pemerintah kembali menaikkan harga BBM sebesar 28% dengan alasan klasik: harga minyak dunia naik, sebab jika harga BBM tidak dinaikkan juga, subsidi terhadap BBM akan membengkak dan berpotensi menjebol APBN. Karena dengan naiknya harga minyak dunia, berarti subsidi BBM yang harus diberikan pemerintah juga meningkat, bahkan perkiraan pemerintah akan menanggung beban subsidi sebesar Rp 116,8 triliun jika harga BBM tidak dinaikkan. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan “subsidi BBM”?
Definisi yang paling banyak dimengerti masyarakat tentang subsidi BBM adalah bahwa pemerintah harus mengeluarkan uang cash sebanyak n rupiah untuk meringankan biaya pembelian BBM masyarakat. Misalkan, harga dasar penjualan BBM adalah Rp 10.000/liter, kemudian oleh pemerintah disubsidi sebesar Rp 4000/liter. Maka harga yang harus di bayar oleh konsumen sebesar Rp 6000/liter. Jika kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri sekitar 40.000.000.000 liter/tahun, maka kira-kira subsidi yang harus ditanggung pemerintah sebesar Rp 4000 x 40.000.000.000 = Rp 160x atau Rp 160 triliun/tahun.
Akan tetapi, kita sering lupa bahwa Indonesia adalah negara penghasil minyak. Jadi pada dasarnya pemerintah bisa mendapatkan minyak dengan harga yang cuma-cuma tanpa harus mengikuti harga minyak dunia, karena pemerintah tinggal menggali dan mengambil dari dalam tanah tanpa harus membeli minyak mentah yang ada di pasar dunia. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hanya biaya untuk memproduksi minyak tersebut. Kalaupun produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka yang harus diimport hanya sisanya saja, bukan semuanya.
Sekarang mari kita hitung berapa biaya produksi BBM. Minyak mentah yang ada di dalam bumi disedot ke permukaan. Untuk itu ada biayanya, katakan saja Rp X/liter. Kemudian minyak mentah diproduksi sampai menjadi bensin, biayanya Rp Y/liter. Bensin itu harus diangkut ke SPBU dengan biaya Rp Z/liter. Jadi total biayanya Rp X+Y+Z = $ 11 AS/barel. 1 barel = 159 liter. Kalau $1 = Rp 9.000. maka biaya produksi/liter adalah ($ 11 AS x Rp 9.000): 159 liter = Rp 622,64 ˜ Rp 630. Saat ini bensin dijual dengan harga Rp 6000/liter. Jadi untuk setiap penjualan 1 liter bensin premium, pemerintah kelebihan uang sebanyak Rp (6.000  630)= Rp 5.370. Dari hasil penghitungan tadi, pemerintah kelebihan uang tunai. Lalu mengapa dikatakan pemerintah memberikan subsidi?
Seandainya BBM dijual pemerintah ke luar negeri, yang harganya saat ini $ 135 AS/barel, dengan kurs yang sama $1=Rp 9.000, maka harga minyak dipasar dunia $ 135 x Rp 9.000= Rp 1.215.000/barel = Rp 7.641,50/liter ˜ Rp 7.650/liter. Itu adalah harga minyak mentah di pasar dunia. Jadi, kalau ditambah dengan cost production (biaya produksi) tadi sebesar Rp 630, maka harga bensin di luar negeri Rp 7.650 + Rp 630 = Rp 8.280. Sekarang kita bandingkan antara harga jual dalam negeri dengan harga jika pemerintah menjual ke luar negeri. Harga jual dalam negeri Rp 6.000/liter, sedangkan harga jual di luar negeri Rp 8.280/liter. Seandainya saja pemerintah menjual minyaknya ke luar negeri, maka pemerintah akan mendapatkan untung yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual ke dalam negeri. Disinilah pemerintah merasa memberi subsidi kepada rakyat karena tidak bisa menjual BBM ke luar negeri gara-gara ada kewajiban untuk memenuhi permintaan dalam negeri.
Pemerintah jengkel, sial benar tidak bisa menjual bensinnya di luar negeri dengan harga 8.280/liter. Seandainya tidak diharuskan menjual kepada rakyat sendiri, maka pemerintah pasti mendapatkan tambahan untung sebesar Rp 8.280  Rp 6.000 = Rp 2.280/liter. Disinilah arti sebenarnya “subsidi pemerintah” yaitu opportunity loss (kesempatan yang hilang) di mana pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan tidak menjual minyaknya ke luar negeri karena harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu.
Dari perhitungan tadi, pasti ada kelebihan uang yang diterima pemerintah, besarnya yaitu hasil perkalian keuntungan pemerintah dengan jumlah BBM yang diproduksi dalam negeri. Produksi minyak indonesia adalah 910.000 juta barel/hari = 144.690.000 liter/hari (1 barel = 159 liter). Per tahun dikalikan dengan 365 hari jadi 52.811.850.000 liter. Jadi kelebihan uang per tahunnya adalah Rp 5.370 x 52.811.850.000 = Rp 283.599.634.500.000 ˜ Rp 283,6 Triliun.
Kebutuhan bensin kita saat ini mencapai kira-kira 70 juta kilo liter/tahun atau 70 miliar liter/tahun. Akan tetapi tingkat produksi dalam negeri hanya 53 milyar liter/tahun. Oleh karena itu kita terpaksa menutupi kekurangan dengan import sebesar kira-kira 17 milyar liter/tahun. Harga import ini harus di bayar dengan harga minyak dunia saat ini yaitu Rp 7.650/liter atau total Rp 130,05 triliyun. Sedangkan dari hasil penjualan tadi masih ada keuntungan sebesar Rp 283,6 triliyun. Maka sebenarnya jika laba dari hasil penjualan BBM dalam negeri dipakai untuk mengimport BBM, pemerintah masih mempunyai sisa uang sebanyak Rp 283,6 T  Rp 130,05 T = Rp 153,55 T. Lalu, atas sadar apa pemerintah mengatakan terjadi defisit?
Perhitungan diatas adalah perhitungan Kwik Kian Gie yang telah di hitung ulang menggunakan data-data terbaru dengan gambaran amat sangat disederhanakan dari kenyataan, begitu juga dengan angka-angkanya. Tujuan dari tulisan ini hanya untuk memberikan gambaran sebenarnya, jadi bukan nilainya yang dipentingkan, akan tetapi untuk menjelaskan bahwa tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah sebenarnya masih memiliki kelebihan uang tunai dari eksploitasi minyak mentah untuk dijadikan bensin premium. Jadi jangan salah kaprah bahwa jika premium tidak dinaikkan, maka pemerintah akan keluar uang sebesar 116,8 T, yang ada pemerintah malah kelebihan uang Rp 153,55 T.
Lalu apa relevansinya antara harga minyak dunia dengan harga yang dikenakan kepada rakyat Indonesia yang memiliki sendiri minyaknya? Seharusnya rakyat bisa menikmati minyak tanpa harus bergantung kepada harga minyak dunia, sebab minyak indonesia berasal dari tanah sendiri yang tidak harus beli ke pasar internasional? Kenapa juga harga minyak harus tunduk sama pasar minyak di New York, padahal hanya 30% dari total perdagangan minyak dunia yang ada di sana, sisanya dimonopoli oleh perusahaan minyak raksasa dari hulu sampai hilir. Minyak dari Indonesia juga pasti tidak ada yang diperdagangkan disana, karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja masih kurang.
Dalam salah satu hadits, Nabi SAW bersabda: “Manusia itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu air, rumput dan api”. Penggunaan istilah air, rumput dan api ditafsirkan oleh para ulama sebagai sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini juga sudah tertuang dalam pasal 33 UUD 45. Arti dari keduanya adalah semua kekayaan alam harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kemampuan pemerintah memonopoli SDA harus digunakan untuk menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan amanat UUD 45 dan hadits tersebut, bukan mencari keuntungan. Maka kurva monopolinya pun juga tidak sama dengan yang ada pada text book (buku teks) ekonomi, karena orientasinya bukan profit maximization (memaksimalkan keuntungan).
Lalu kenapa pemerintah masih saja mengambil profit (keuntungan) yang begitu besar dari penjualan BBM? Kita bisa berhusnudzon bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memanjakan rakyat di bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan. Atau bisa juga kita bersuudzon bahwa dana tersebut akan dikorupsi. Wallahua'lam bish shawab

*Penulis adalah alumnus STEI Tazkia Jurusan Ekonomi Isla

Tidak ada komentar:

Posting Komentar