Kamis, 08 April 2010

Kementerian Keuangan: Pemda Dapat Terbitkan Sukuk

JAKARTA--Penerbitan sukuk oleh pemerintah daerah tetap terbuka. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Dahlan Siamat, mengatakan landasan penerbitan sukuk daerah tetap menggunakan peraturan yang ada. Sementara, untuk memenuhi prinsip syariah dapat menggunakan fatwa yang dikeluarkan DSN mengenai sukuk.

Berdasar PP No 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Uraian mengenai tata cara penerbitan tersebut pun tercantum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

''Sukuk dikategorikan sama dengan obligasi, yaitu surat utang. Untuk menerbitkan sukuk peraturan sebelumnya cukup memadai, sedangkan untuk memenuhi ketentuan sesuai syariah dilengkapi sesuai dengan fatwa dari DSN,'' jelas  Dahlan kepada //Republika// di Jakarta, Rabu (7/4).

Dahlan tak melihat adanya tentangan bagi pemda untuk menerbitkan sukuk. ''Saya tidak melihat tantangan berarti untuk menerbitkan sukuk, tidak ada yang bersifat teknis. Pemda juga harus siap dengan pengelolaan dan transparansi keuangannya jika ingin menerbitkan sukuk,'' imbuhnya.

Mengenai persiapan rencana penerbitan sukuk proyek, Dahlan menjelaskan, saat ini seluruhnya masih dalam proses. Fatwa mengenai sukuk tersebut pun, lanjutnya, tidak menemukan masalah. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk basis legal penerbitan sukuk proyek ini.

Pada prinsipnya, tambah Dahlan, sukuk ini bisa digunakan untuk membiayai proyek yang dibiayai kementerian dan lembaga, pemda, dan BUMN. ''Ada beberapa pemda yang terlihat merespon dan menanyakan. Setelah peraturan selesai, kita juga akan sosialisasikan,'' jelasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar