Selasa, 19 Oktober 2010

Buletin Edisi 57

EKONOMI ISLAM, ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Hilman F. Nugraha
Direktur
Kelompok Studi Ekonomi Islam Progres STEI Tazkia

Fakta ironis yang menyebutkan kemiskinan di Indonesia begitu merajarela memang tidak dapat dinafikan lagi. Negara yang dikaruniai kekayaan alam yang begitu luar biasa ini ternyata belum dapat mengentaskan masalah besar yang bernama kemiskinan. Asumsi diatas dikuatkan dengan beberapa fakta empiris  diantaranya masih terdengar  banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak yang diderita busung lapar, keluarga yang memilih untuk menahan rasa sakitnya karena mahalnya biaya berobat, atau begitu antrinya perempuan di desa untuk mendaftar menjadi TKW walaupun mendapatkan perlakuan tidak wajar kedepannya. Sebagai hipotesis awal dapat disebutkan bahwa bangsa ini belum mampu menyelesaikan permasalan besar atas nama kemiskinan.
    Melihat kegagalan ini, sesungguhnya Islam sebagai agama yang Amaliyah dan Syumuliyah (Universal dan Komprehensif) yang kita yakini kebenaran dan ketepatannya (QS. 2:2, QS. 2:147, QS. 17:9) telah memiliki instrumen bagaimana masalah besar tersebut hilang ”dalam arti mengurangi”. kewajiban zakat dinilai sebagai tools atau fixed strategy untuk mengurangi hal tersebut (QS. 2: 43). Islam memandang bahwa Kemiskinan mengantarkan kepada kehinaan yang tidak diperbolehkan, dan menjadi sumber kejahatan dalam seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi. Zakat adalah program pengentasan kemiskinan wajib (mandatory expenditure) dalam perekonomian Islam. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis (built-in) di dalam sistem Ekonomi Islam (dikenal Ekonomi Syariah). Hal ini didasari oleh beberapa alasan, antara lain:
Pertama, penggunaan atau alokasi dana zakat sudah dituliskan secara pasti di dalam aturan Islam (Q.S. At-Taubah: 60). Labih jauh didalamnya, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar peenerima zakat. Ini menunjukan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat (Qardhawi: 1998). Karakteristik ini membuat zakat sangat efektif sebagai intrumen pengentasan kemiskinan karena secara inheren bersifat pro poor dan self-targeted. Perlu dicatat bahwa tidak ada satupun intrumen fiskal konvensional yang memilki karakteristik seperti ini.
Kedua, zakat dikenakan pada segmentasi yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersil, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
Ketiga, zakat dalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program peengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.
Dengan beberapa karakteristik yang disandangnya tersebut, keberadaan zakat dalam kerangka sosial-ekonomi islam menjadi basis yang kuat bagi program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Sebagai sebuah intrumen fiskal yang berpihak pada kelompok miskin dan menjadi program wajib pengentasan kemiskinan bagi setiap rezim pemerintahan, zakat sangat superior dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional.
Pengentasan Kemiskinan; Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional
            Dalam sistem konvensional, program pengentasan kemiskinan adalah pilihan, bukan suatu kewajiban. Karenanya anggaran untuk pengentasan kemiskinan-pun umumnya bersifat diskresi yang sepenuhnya berada dibawah kewenangan pemerintah. Lebih jauh lagi, kelemahan utama design program pengentasan kemiskinan konvensional adalah sumber pembiayaannya bersifat ad-hoc (tidak pasti). Berbeda dengan zakat yang telah ditetapkan secara permanen, rata-rata sebesar 2,5% dari kekayaan, anggran program pengentasan kemiskinan konvensional ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Tidak ada keterkaitan antara jumlah alokasi program pengentasan kemiskinan dengan peningkatan penerimaan pemerintah.
            Berbeda dengan perekonomian Islam yang menetapkan bahwa penerimaan dana zakat sepenuhnya menjadi sumber pembiayaan program pengentasan kemiskinan, dalam perekonomian konvensional tidak mekanisme earmarked dari penerimaan pemeriontah untuk program pengentasan kemiskinan sebagaimana halnya sistem zakat. Mekanisme ad-hoc dalam sistem konvensional ini di satu sisi memberi ruang untuk fleksibilitas kebijakan makroekonomi. Namun di sisi lain, hal ini merupakan sumber ketidakpastian bagi program pengentasan kemiskinan. Ke depan, perlu digagas mekanisme earmarked dari penerimaan pemerintah alokasi anggran program pengentasan kemiskinan dengan di masa transisi dilakukan phased out dari proporsi earmarked penerimaan pemerintah.
            Dalam perekonomian konvensional, pengentasan kemiskinan menjadi bersifat politis, sepenuhnya bergantung pada political will dari rezim penguasa. Kegagalan intrumen fiskal konvensional untuk menanggulangi kemiskinan antara lain terlihat dalam kasus desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam alam demokrasi, kita mengenal fenomena electoral budget cycle dimana arah dan fokus kebijakan fiskal memiliki pola yang selaras dengan pemilu. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan semata dijadikan komoditas rezim penguasa. Ketika seorang penguasa baru terpilih (honeymoon period), anggaran tidak berpihak kepada kelompok miskin. Lain lagi ketika jadwal pemilu berikut mendekat,anggaran bertransformasi menjadi lebih pro poor. secara singkat, dengan sifatnya yang diskresi, anggran pengentasan kemiskinan dalam sistem konvensional selalu berada dalam ketidakpastian dan sulit diprediksi.  
Strategi Komprehensif Islam untuk pengentasan Kemiskinan
Zakat memilki banyak implikasi ekonomi penting yang mengarahkan perekonomian pada keadaan yang diinginkan, dan yang utama adalah pengentasan kemiskinan. Namun membebankan penyelesaian semua masalah perekonomian pada zakat adalah terlalu berlebihan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang lengkap dan menyeluruh, tidak bisa dipisah-pisahkan atau diimplementasikan secara parsial. Dalam konteks ini, zakat tetap diletakkan sebagai sebuah sub-sistem dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.
Dengan persfektif ini maka implikasi ekonomi dari zakat terhadap pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dibahas diatas, baru dapat kita saksikan secara nyata ketika zakat diterapkan secara komprehensif dan simultan dengan fitur-fitur sistem ekonomi Islam lainnya seperti pelarangan riba dan gharar (transaksi tidak jelas), uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas, aturan kepemilikan tanah dan alat-alat produksi yang berkeadilan, implementasi equity financing secara luas, dan lain-lain. Adapun strateginya adalah (1) Kebijakan pro- poor growth, (2) pro-poor budgeting, (3) pro-poor infrastructure, (4) pro-poor sertvices, (5) pro poor income distribution (Wibisono: 2006).
Ketika zakat diterapkan, namun fitur-fitur ekonomi Islam tidak dihadirkan maka akan sangat mungkin dampak zakat terhadap kemiskinan akan tereduksi oleh dampak dari tidak terimplementasinya elemen sistem lainnya. Terlebih lagi jika zakat masih diterapkan secara parsial dan ukurannya masih sangat kecil dibandingkan ukuran perekonomian. Sebagai contoh, ketika zakat diterapkan namun bunga (riba) masih menjelma, maka dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan akan terlihat manjadi minimal bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan dampak bunga terhadap pengentasan kemiskinan sangatlah nyata, dapat dilihat melalui ekploitasi pemilik modal terhadap peminjam maupun melalui inflasi yang ditimbulkannya secara makro. Hal inilah yang kemudain menjadi temuan empiris mengapa penghimpunan dana zakatyang terus meningkat dan kerja banting tulang amil yang tiada henti, seolah tidak berkorelasi dengan jumlah orang miskin yang cenderung terus meningkat. Dengan demikian untuk sebuah tugas yang bernama pengentasan kemiskinan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada intrumen zakat. Dalam Islam, Pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan secara optimal dan efektif ketika semua aturan dalam Islam dapt dilaksanakan secara sistemis dan berkelanjutan.
Zakat dan fitur-fitur lain yang disebutkan diatas hanyalah sederet dari instrumen yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam, lebih rinci lagi bahwa Ekonomi Islam hadir seutuhnya sebagai manfestasi dari adanya agama Islam. Apa yang ditawarkan ekonomi Islam tidak akan berpaling ataupun jauh dari nilai-nilai Islam, karena ekonomi Islam tetap mengambil semua perangkat sumber dan landasannya pada Al-Qur’an dan Al-Hadits yang merupakan sumber utama dari Islam. Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin senantiasa berpegang teguh pada pemenuhan kesejahteraan manusia, di dunia pun di akhirat. Pengentasan kemiskinan adalah bagian dari sebuah proses pemenuhan kesejahteraan manusia di dunia yang hanya dapat dilakukan oleh sebuah sistem yang terkonsentrasi untuk menjalankannya. Dan terakhir penulis dengan tegas menuturkan bahwa Islam melalui sistem ekonomi Islam yang dimilikinya adalah jawaban konkrit untuk pertanyaan-pertanyaan besar atas masalah bangsa ini. Wallahu A’lam bi As-Shawab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar