Jumat, 17 Januari 2014

Mewujudkan Swasembada Pangan melalui Program Muzaraah Lingkage




Indonesia saat ini berada pada fase krisi pangan stadium empat, atau sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Alasannya, Indonesia sudah terlalu banyak mengimpor berbagai produk pangan. Hal ini menjadi sangat kontras, mengingat Indonesia sebagai negara agraris, yang seharusnya mampu swasembada pangan. FAO adalah Organisasi Pangan dan Pertanian dari PBB yang mengungkapkan bahwasanya kenaikan harga minyak yang menembus US$ 100 per barel mengakibatkan harga pangan dunia meroket hingga rata-rata 40%.[1] Menurut FAO, 36 negara di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengalami krisis pangan, termasuk Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat adanya liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia selalu mengandalkan impor.
            Banjirnya produk impor ini makin diperparah dengan tidak adanya dukungan kredit dan kemudahan permodalan dari pemerintah yang bisa mewujudkan kemandirian petani. Di dalam Undang-Undang Pangan, impor pangan hanya boleh dilakukan dengan berbagai syarat ketat. Di antaranya, komoditas pangan tidak bisa diproduksi di dalam negeri, stok yang tidak mencukupi, bisa sebagai pengendali harga, dan tidak merugikan petani.[2] Namun, kesemua hal tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah, yang seharusnya bahan pangan yang kita impor mampu dimaksimalkan di Indonesia.
            Jika dilihat secara makro, sektor pertanian masih memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industi. Bahkan, ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan.
            Dalam circulation of flow economics ada beberapa faktor ekonomi yang mendukungnya yaitu tanah, pekerja, modal dan skill. Karena itu, tanah sangatlah penting bagi kehidupan perekonomian. Dalam Islam, konsep kepemilikan tanah telah dipaparkan dengan jelas dalam Al-Qur’an seperti pada surat An-Nisa:126 dan 134, surat An-Nahl:52, dan surat Al-Maidah:120. Namun demikian, bertambahnya populasi manusia di dunia tidak serta menyebabkan tanah ikut bertambah.
            Berangkat dari permasalahan di atas, penulis mencoba menawarkan solusi untuk mengatasi krisis pangan serta mewujudkan swasembada pangan. Pembiayaan di dalam sektor pertanian memang minim, di sini diperlukan bantuan perbankan syariah dalam pembiayaan bagi para petani. Pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan swasembada pangan, salah satunya adalah menghidupkan lahan-lahan yang kosong.
Lahan Kosong Indonesia dan Pembiayaan di Sektor Pertanian
            Di Indonesia, lahan persawahan mengalami stagnasi dan bahkan mengalami penyempitan lahan sejak tahun 2004 karena konversi lahan yang banyak terjadi. Saat ini, lahan terlantar seluas 12,4 juta ha berupa rerumputan, alang-alang, ataupun semak belukar merupakan lahan potensial untuk perluasan lahan pertanian dan tersebar di seluruh provinsi. Tanah terlantar ini merupakan tanah Negara.
            Seharusnya dengan adanya isu reforma agrarian –pemerintah akan melepas lahan sekitar 9 juta ha untuk lahan pertanian- lahan terlanatar ini dapat diprioritaskan untuk dimanfaatkan terlebih dahulu dan dikelola secara maksimal. Peluang ini yang harus dimanfaatkan BUMN khususnya perbankan syariah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan tanah terlantar sebagai objek pembiayaan kepada sektor pertanian.
            Kendala permodalan adalah masalah umum sektor pertanian di Indonesia. Karakteristik sektor pertanian yang beresiko tinggi diduga kuat menjadi penyebab rendahnya minat lembaga pembiayaan untuk mendanai sektor ini. Presentasi pembiayaan pertanian masih sangat minim jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hanya sebesar 5,1% dari total seluruh pembiayaan perbankan umum yang diberikan pada sektor pertanian. Berikut adalah diagram presentase pembiayaan di beberapa sektor di Indonesia.
Data : Bank Indonesia

            Dengan mendekatnya Indonesia kepada masalah krisis pangan, dan terjadinya kendala permodalan di dalam sektor pertanian, penulias menawarkan sebuah solusi untuk menjembatani hal tersebut. Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh perbankan syariah melalui program Muzaraah Lingkage. Yaitu akad muzaraah yang melibatkan peran BUMP (Badan Usaha Milik Petani) sebagai lembaga (korporasi) yang nantinya dapat membantu petani dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Sehingga, dengan adanya konsep ini, swasembada pangan di Indonesia segera terwujud.

Kontribusi Muzaraah Lingkage terhadap Swasembada Pangan
            Kontribusi dari Muzaraah Lingkage ini diawali dengan adanya lahan terlantar yang merupakan lahan milik pemerintah. Tentunya lahan ini dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah melalui Iqtho’ yakni pemberian tanah dari pemerintah kepada mereka yang dipandang memiliki kecakapan memproduktifkan tanah-tanah yang terlantar. Karena lahan ini dimanfaatkan oleh Bank Syariah sebagai usaha melalui produk muzaraah, tentunya ada interprestasi dari Bank Syariah kepada pemerintah.[3]
            Kemudian memproduktifkan lahan oleh bank syariah ini dilakukan dengan akad muzaraah yang mana Bank Syariah sebagai pemilih lahan dan BUMP sebagai penggarap lahan. BUMP di sini merupakan gabungan dari serikat tani, pemerintah dan swasta. Sehingga, terdapat pihak BUMP yang akan mendampingi petani yang tergabung dalam serikat petani dalam hal peningkatan hasil panen. Sedangkan bank syariah sebagai pemilik lahan berkewajiban menyediakan lahan pertanian dan bibit. Sedangkan penggarap lahan menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola lahan, keahlian, dan mengorbankan waktu.
                                    Bagan: Muzaraah Lingkage


















           

           



            Muzaraah merupakan akad bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, besarnya porsi keuntungan antara pemilik lahan (Bank Syariah) dan pengelola lahan (BUMP/Petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut yang disesuaikan dengan masa panen. Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman, melainkan pengembaliannya secara otomatis disesuaikan dengan masa panen. Jadi, setelah lahan garapan dikelola dan menghasilkan panen, maka hasil panen dibagi dua antara bank syariah dan BUMP dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
            Dari hasil panen yang akan dihasilkan akan didistribusikan ke dalam pasar nasional dan pasar internasional sehingga akan dapat menciptakan peningkatan sumber daya manusia terutama di bidang pertanian. Dengan demikian, akan mempercepat pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dan hal ini mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran di Indonesia akan berkurang dan para lulusan sarjana pertanian mampu mengimplementasikan ilmunya untuk turut serta memajukan pertanian di Indonesia. Dan dampak yang lainnya juga akan terciptanya swasenbada pangan di Indonesia, sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Jika hal ini terus dipertahankan, maka secara tidak langsung perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan pesat.

Kesimpulan
            Indonesia telah memasuki negara dengan predikat krisis pangan yang disebabkan tidak mampunya memenuhi kebutuhan pangan domestik dan lebih mengandalkan pada impor. Lahan pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, dan yang paling penting adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Maka diperlukan pengolahan tanah yang baik dan manajemen yang baik juga.
            Lahan pertanian yang ada di Indoensia masih luas, walaupun setiap tahun lahan ini terus menurun. Hal ini seharusnya mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menghidupkan lahan tersebut sehingga bersifat produktif. Langkah yang paling konkrit adalah dengan menggandeng BUMN khususnya perbankan dalam mengadakan permodalan yang cukup bagi petani. Karena salah satu masalah tidak mampunya berkembang sektor pertanian adalah minimnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan.
            Untuk mewujudkan swasembada pangan, diperlukan beberapa pihak untuk mengerjakannya secara bersama. Diperlukan adanya Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berkerja sama dengan perbankan dalam pembiayaan yang dirangkai dalam Muazaraah Lingkage. Perbankan memberikan modal yang cukup bagi petani yang terhimpun di dalam BUMP, kemudian para petani memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Keuntungan dari panen lahan akan dibagi menjadi dua sesuai kesepakatan awal. Jika hal ini  mampu direalisasikan, maka Indonesia mampu swasembada pangan, dan tidak tergantung terhadap pasar impor.


[1] Gatra, Krisis Pangan di Negara Agraris, Kamis, No.20, 27 Maret 2008.
[2] Republika, Indonesia Masuk Krisis Pangan, Rabu, 25 September 2013.
[3] Puji Astutik dkk, Aplikasi Muzaraah Lingkage System, Malang, 2013.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar